NKRIku.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan ketepatan program bantuan sosial (bansos) demi memberantas kemiskinan ekstrem.
Pemerintah menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem di Tanah Air hingga 0 persen pada akhir 2024.
“Wakil Presiden mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, namun perlu didukung oleh program pemberdayaan,” kata juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Februari 2022.
Pada 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pemberantasan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten pada 25 provinsi. Wilayah itu merupakan 75 persen dari kantong kemiskinan ekstrem.
“Program pemberdayaan ini secara garis besar adalah program akses terhadap pekerjaan, program peningkatan keterampilan, program peningkatan kapasitas UMKM, serta program pemenuhan infrastruktur dasar,” kata Masduki.
Program-program pemberdayaan tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dengan jumlah anggaran yang mencapai lebih dari Rp170 triliun. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2022 melalui program bantuan sosial sekitar Rp282 triliun yang diambil dari APBN.
Melihat besarnya anggaran yang tersedia, Wapres sudah memerintahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini. Dengan begitu, program ini benar-benar diterima kelompok sasarannya .
“Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran, dan terjadi konvergensi untuk memastikan seluruh program dilaksanakan menyasar sasaran dan wilayah yang sama,” ujar Masduki.
Selain harus tepat sasaran, Wapres menyoroti masalah data penyaluran bantuan sosial. Wapres memerintahkan pendataan rumah tangga dengan kategori kemiskinan ekstrem dilakukan akurat.
“Sehingga, nantinya pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan,” ungkap Masduki.
Sumber data diminta diperbaiki dengan menggunakan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut,” ucap dia.
Menurut Wapres, lembaga yang paling kompeten untuk melakukan pendataan adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
“Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan dari rumah ke rumah (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat,” ungkap Masduki.
Presiden dan Wapres telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyalurannya dapat dilakukan PT Pos.
Namun, daerah yang terjangkau perbankan, penyalurannya tetap dilakukan melalui bank.
“Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi,” ungkap Masduki.(***)
Artikel ini telah tayang di medcom.id dengan judul Wapres Ingatkan Pembagian Bansos Harus Tepat Sasaran