NKRIku.com – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Garut kembali menuai masalah. Dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program keluarga harapan (PKH), dilaporkan terdapat praktek pengkondisian dan pemotongan yang dilakukan oknum tertentu.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Ade Husna, S.Pd, M.M menyesalkan adanya pengkondisian dan pemotongan bansos tersebut.
Ia mengatakan, bahwa pihaknya banyak menerima laporan adanya pemotongan BLT BBM dan PKH serta pengkondisian belanja sembako yang marak terjadi di Kabupaten Garut.
“Saya sangat tidak setuju karena ini menyalahi aturan. Apapun alasannya, pemotongan tersebut jelas sangat menyalahi aturan,” jelas politisi PPP itu saat dihubungi via telepon, Minggu (27/11/2022).
Ade menuturkan, ketua rukun warga (RW) seharusnya memiliki data keseluruhan yang harus menerima bantuan sosial dan berapa yang sudah menerima.
“Ketua RW itu harus memiliki data keseluruhan warganya yang harus menerima bantuan sosial dan berapa yang sudah menerima, lalu berikan pemahaman kepada yang sudah menerima agar mau berbagi kepada tetangganya yang belum menerima, tapi tidak boleh diambil dan dikondisikan, sambil data yang seharusnya menerima bantuan diproses bersama Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di desa masing- masing,” jelasnya.
Ade menambahkan, pihaknya sangat apresiasi jika ada warga yang menerima bansos mau berbagi langsung kepada tetangganya yang tidak menerima sebagai bentuk kepedulian.
“Saya apresiasi jika ada warga yang menerima bantuan mau berbagi dengan kesadaran sendiri kepada yang tidak menerima bantuan, tetapi jangan langsung dipotong dan dikondisikan oleh pihak tertentu karena itu sangat menyalahi aturan,” sambung dia.
Untuk diketahui, pasca penyaluran bantuan sosial tunai BLT BBM, PKH, dan BPNT yang disalurkan melalui PT. Pos, sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, mengeluh karena uangnya dipotong oleh RT dan RW serta belanja sembako dikondisikan sebesar Rp400 ribu.
“Saya diminta oleh RT karena katanya ini sudah kesepakatan uang BLT BBM diambil Rp100 ribu dan uang PKH diambil Rp100 ribu serta untuk sembako harus diberikan Rp400 ribu. Saya tentu keberatan karena tidak ada musyawarah sebelumnya dan tidak jelas juga akan diberikan kepada siapa,” ungkap seorang KPM Desa Cibunar yang meminta namanya tidak ditulis.(***)
Artikel ini telah tayang di gosipgarut.id dengan judul Ada Pemotongan Bansos di Garut, Anggota Komisi IV DPRD Sangat Menyesalkan dan Bilang Begini