NKRIku.com - Setelah mengalami keterlambatan penyaluran berdasarkan juknis yang ada, akhirnya bansos PKH Tahap 2 tahun 2023 disalurkan.
Penyaluran ini dimulai pada minggu terakhir bulan April sampai dengan hari ini.
Penyaluran dilakukan dengan dua metode.
Pertama melalui ATM/KKS untuk 431 daerah akses mudah.
Kedua 83 daerah akses sulit (3T).
Penyaluran yang harusnya dilaksanakan pada bulan Maret, harus mengalami keterlambatan dikarenakan pada Februari Kemensos masih menunggu data pemutakhiran yang dilakukan oleh Pemda.
Sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK RI, yang menyatakan bahwa ada beberapa penerima bansos yang tersebar diseluruh Indonesia merupakan ASN, Pelaku UMKM yang berbadan hukum, serta menjabat posisi penting di pemerintahan.
Pemutakhiran tersebut diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan kepada kredibilitas data yang ada didalam DTKS, yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos.
Dikarenakan, beberapa bansos baik reguler maupun kondisional yang bersifat tambahan semua datanya berasal dari DTKS.
Mengenai penyaluran bansos PKH Tahap 2 yang sudah masuk pada termin (gelombang) 1 dan 2 baik melalui Pos dan Bank, didapati ternyata ada sedikit perbedaan.
Perbedaan terjadi dikarenakan bantuan yang didapatkan sedikit mengalami penurunan dari jumlah tahun lalu.
Dengan kata lain hitungannya tak sesuai komponen.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, jumlah bantuan PKH yang sekarang sering disebut BLT (Bantuan Langsung Tunai) berbeda-beda ketika didapat.
Hal ini didasari pada perhitungan setiap komponen yang dimiliki.
Untuk anak sekolah SD, SMP, SMA/Sederajat mendapatkan Rp1.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.
Untuk lansia dan disabilitas mendapatkan Rp2.400.000.
Kemudian ibu hamil, dan balita Rp3.000.000.
Bantuan tersebut total diterima selama satu tahun, dan dibagi empat tiap komponennya. Lalu apa saja faktor sehingga bantuan yang diterima sering tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, jika dihitung berdasarkan perhitungan di atas?
Simak penjelasan sederhananya !
Pertama, data anggota keluarga yang sedarah dengan pengurus PKH belum masuk kedalam Kartu Keluarga (KK).
Seperti ketika anak baru lahir, anak belum dibuatkan akta kelahiran, dan juga belum dimasukan kedalam KK.
Hal ini mempengaruhi perhitungan jumlah.
Meskipun ada anak balita, tapi tidak terhitung sebagai komponen.
Dikarenakan, patokannya adalah data yang sinkron dengan Dukcapil.
Kedua, meskipun anak baru lahir sudah dimasukan ke dalam Kartu Keluarga, dan telah online di Dukcapil, akan sangat disayangkan jika data tersebut tidak juga dimasukan ke DTKS yang dikelola oleh Kemensos.
Karena pada aplikasi SIK-NG data tersebut tetap tidak terbaca.
Jadi yang harus dilakukan bisa mengajukan dan mengusulkan data tersebut ke DTKS, melalui operator SIK-NG yang ada di desa atau kelurahan tempat tinggal mu.
Cara lainnya, bisa mengajukan secara online melalui www.cekbansos.go.id atau bisa melalui aplikasi cek bansos yang ada di Playstore.
Ketiga, komponen anak sekolah yang kamu miliki tidak padan antara Dukcapil, Dapodik milik Kemndikbud, dan Emis milik Kemenag.
Ini juga alasanya ada anak yang telah tamat sekolah tetap terhitung bantuannya, dikarenakan masih ada datanya didalam Dapodik sekolah, dan belum dikeluarkan (mutakhirkan).
Solusi untuk hal ini adalah pengurus PKH harus segera mendatangi pihak sekolah, dimana anaknya bersekolah agar data tersebut dimutakhirkan.
Selanjutnya, sikronisasi antara data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini KPM PKH ternyata sangat diprioritaskan.
Terlebih bansos PKH mengedepankan sinkronisasi antara NIK, DAN KK yang ada di Dukcapil, Emis, Dapordik, DTKS, dan SIK-NG.
Hal inilah yang banyak membuat komponen didalam satu rumah tangga pengurus tidak terbaca.
Dengan kata lain komponen tersebut meskipun ada, tetapi tidak dihitung.
Karena patokannya adalah data yang terbaca pada beberapa link diatas. (***)
Artikel ini telah tayang di palpres.disway.id dengan judul BLT PKH Tahap 2 2023 yang Kamu Terima Tak Sesuai Komponen? Ini Penyebabnya