NKRIku.com – Bersiaplah akhir tahun ini pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial (bansos). Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tunai (BST) pada November dan Desember 2021, masing-masing Rp 300.000 kepada masyarakat paling rentan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian bansos ini dilakukan masing-masing tiga bulan.
“Dilakukan tiga bulan masing-masing Rp 300 ribu pada 35 kabupaten/prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya beberapa pekan lalu.
Demi mengatasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah memiliki beberapa program bansos. Bansos tersebut yaitu, kartu sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), subsidi kuota internet, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan UKT Kemendikbud, diskon listrik, dan kartu prakerja.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan total anggaran yang akan dialokasikan untuk program BST masih dalam hitungan Kementerian Keuangan. Sebab, ini akan menyesuaikan sisa dana cadangan perlindungan sosial.
“Sedang dihitung kebutuhan (anggaran) nya. Nanti akan diumumkan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia.
Untuk program top up sembako ini sama dengan sebelumnya, akan dilakukan penyalurannya oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos saat ini tengah mendata penerima top up kartu sembako ini.
Penerima bansos tambahan tersebut adalah mereka yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya yang berada di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yang sudah menjadi prioritas pemerintah.
Penerima bansos tambahan ini juga akan mengacu pada penerima kartu sembako dan program keluarga harapan (PKH).
Di sisi lain, BLT Dana Desa terus diberi kepada masyarakat pedesaan untuk memastikan yang belum masuk sebagai penerima bantuan program pusat, bisa menerima bantuan juga.
Alasan pemerintah menambah bansos kepada masyarakat hingga akhir tahun guna mengurangi kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menurun secara bertahap dan mencapai 0% pada 2024. Tahun depan, pemerintah memperluas program ke 215 kabupaten/kota. Kemudian pada tahap ketiga, perluasan kembali dilakukan di 500 kabupaten/kota.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) dari semula hanya Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.
Untuk menjadi penerima top up kartu sembako belum dirinci secara jelas oleh pemerintah. Namun, sepertinya akan sama dengan program kartu sembako sebelumnya. Dimana, penerima harus terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berikut cara mendapatkannya:
- Untuk menjadi KPM terdaftar, peserta keluarga akan dipilih oleh Kemensos
- Kemensos akan mengirimkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran ditempat yang sudah ditentukan
- Data yang diisi oleh peserta akan langsung terintegrasi dengan Bank Himbara, kantor kelurahan dan kantor kabupaten
- Saat akan melakukan pendaftaran, peserta perlu membawa KK, KTP dan kode Unik Keluarga dalam Data Terpadu
- Setelah diverifikasi dan berhasil terdaftar, maka KPM akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Setelah mendapatkan KKS maka KPM dapat langsung ke lokasi yang disediakan untuk pengambilan sembako nya
Untuk mengecek kepesertaan atau status apakah terdaftar sebagai penerima Kartu Sembako atau tidak, peserta bisa langsung masuk ke laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos yakni https://dtks.kemensos.go.id/.(***)