NKRIku.com – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako 2022 di Kabupaten Purbalingga mulai dicairkan dalam bentuk tunai.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak mendapat Rp600.000 dari dana BPNT yang ditotal selama tiga bulan.
Ada pun dalam pembagiannya, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia di setiap daerah.
Seperti halnya di Kabupaten Pubalingga, warga berbondong-bondong menyambangi Kantor Pos untuk memperoleh BPNT.
Namun setelah menerima uang Bansos Rp600.000 warga mengeluh lantaran harus rela menukar Rp250.000 dengan 25 kg beras yang sudah disediakan.
“Saya ngambil bansos di Kantor Desa Karangduren, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga. Saya terima Rp600.000, terus oleh petugas lain dipotong Rp250.000 untuk bayar beras 25 Kg,” kata KPM Desa Karangduren, Juliayati kepada wartawan, Sabtu 26 Februari 2022.
Hal ini tak hanya terjadi di Desa Karangduren saja, KPM di wilayah lain seperti Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja juga merasakan hal yang sama.
Dia menyayangkan adanya pemotongan uang tunai yang diganti dengan beras.
Menurutnya, akan lebih bermanfaat bantuan dalam bentuk tunai dibanding dengan bantuan pangan yang sudah ditentukan.
“Kalau disuruh memilih saya pilih uangnya utuh. Tapi hal ini memang sudah biasa terjadi,” kata warga penerima manfaat Desa Tlahab Lor, Darsinah.
Menanggapi keluh kesah warganya, Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, Setyo Pamungkas membantah pihaknya memaksa warga untuk membeli beras tersebut.
Namun dia tak menampik bila ada pedagang beras yang menitipkan dagangannya di kantor desa.
“Ini hanya titipan, daripada beras ditaruh di luar kita fasilitasi tempat. Jadi kita gak memaksa kepada warga untuk membeli,” ujarnya.
Ditanya ada beberapa Desa yang menerapkan kebijakan serupa di Kecamatan Bobotsari, Kades Karangduren blak-blakan memberi keterangan.
“Ada 2 desa, sini Desa Karangduren dan Desa Bobotsari,” tutur dia.
Tak berbeda jauh dengan Kades Tlahab Lor, Kades Karangduren juga mengonfirmasi adanya penjualan beras di kantor desa.
“Yang menerapkan seperti ini tidak hanya Desa Tlahab Lor saja, Desa Karangreja, Desa Gondang dan Desa Kutabawa. Ada 4 Desa,” katanya.
Menurutnya penyediaan beras ini akan memudahkan warga untuk melaporkan nota uang Bansos yang dibelanjakan. (***)
Artikel ini telah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul Terpaksa Relakan Uang Bansos ‘Dipotong’ Rp250.000, Warga Purbalingga Mengeluh